Petani Disiapi Kredit Usaha Rakyat Rp 50 Triliun

PUSPA AGRO>> Pemerintah menyediakan anggaran untuk mendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 50 triliun untuk sektor pertanian. Kementerian Pertanian mendapat tugas mengalokasikan dana tersebut untuk didistribusikan kepada para petani.

Kredit itu diharapkan bisa membantu para petani pada masa pandemi. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mencontohkan skema pembiayaan sektor pertanian di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Sejumlah kesulitan yang dihadapi para petani kita bantu dengan skema KUR yang bagus. Ada sinergi empat pihak yakni Kementerian Pertanian, perbankan, lembaga keuangan seperti koperasi, dan Jasindo sebagai penjamin,” ujar Moeldoko, seperti dirilis situs resmi KSP, ksp.go.id.

Moeldoko juga menyampaikan, program pembiayaan yang dilakukan di Lombok Timur tersebut dapat menjadi referensi untuk dilakukan oleh petani di wilayah lain. Evaluasi juga akan dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan perbaikan.

KSP, lanjut Moeldoko, melihat, bahwa  dalam masa pandemi Covid-19 ini, sektor pangan dan pertanian masih menjanjikan. Meski begitu, Badan Pangan Dunia (FAO) mengingatkan agar berhati-hati mengenai  food security di kemudian hari.

“Kita harus siaga dan menggerakkan masyarakat petani untuk lebih giat walau dalam masa pandemi Covid-19 ini. Tak perlu takut, yang penting disiplin menerapkan protokol kesehatan,” tegasnya.

Ditegaskan, petani jangan sampai dibebani dengan berbagai persoalan administrasi, sehingga sulit mendapatkan KUR. Dengan adanya pembiayaan dari bank, petani dapat meningkatkan produksi. Kemudian, koperasi menjadi tempat untuk memberikan jaminan kepada petani untuk membeli hasil produksinya.

“Perlu dicontoh program yang dilakukan di Lombok Timur, sehingga petani merasa nyaman, perbankan pun merasa aman,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Benny Pasaribu menambahkan, KUR menjadi sebuah solusi dan harapan bagi para petani. Selain itu, lembaga koperasi petani juga membutuhkan biaya untuk menyediakan produk seperti pupuk, benih, bahkan sampai membeli hasil produk petani. Pembiayaan untuk petani juga bisa didapatkan pula melalui skema lainnya.

“Sebagai contoh Bulog dalam pembelian beras. Pada level bawah, koperasi dan petani juga harus mendapat pembiayaan. Kementerian Koperasi dan UKM memiliki skema namun belum sistematis sehingga belum maksimal untuk direalisasikan untuk para petani,” paparnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*